Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma diisukan mendapat tawaran menjadi Menteri Sosial (Mensos).
PKS menilai jabatan Mensos tidak sesuai dengan bidang keahlian Risma.
“Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma),” kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini kemudian menyarankan sejumlah syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Mensos.
Ia berharap Mensos tidak dibayangi partai politik tertentu serta dapat mengentaskan warga dari kemiskinan.
“Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang, pertama, tidak dibayang-bayangi oleh parpol dalam kerjanya. Kedua, mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin,” ucapnya.
Selain itu, Bukhori berharap sosok pengganti Mensos Juliari Batubara dapat bekerja dengan sepenuh hati. Serta, Mensos dinilai harus memiliki solusi terhadap permasalahan sosial bangsa.
“Ketiga, bekerja dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Keempat, memiliki solusi bagi problem sosial kita,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, isu mengenai Risma mendapat tawaran menggantikan Mensos Juliari Batubara diungkapkan oleh Plt Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng.
Hal ini disampaikannya dalam acara tasyakuran pilkada atas kemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, di Surabaya.
“Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju,” kata Yusuf Lakaseng.
Saat dikonfirmasi ulang, Plt Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng justru menyebut informasi valid Risma akan menjabat dari sumber orang terdekat.
Apalagi, setelah ini jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya akan habis.
“Informasi yang saya bilang valid dari sumber valid yang saya dapat. Bu Risma kemungkinan akan jadi Mensos, Pak Jokowi sudah menelepon Bu Risma, kita tunggu aja,” ujarnya.
PDIP angkat suara soal isu Risma mendapat tawaran menjabat Mensos. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengaku belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi ke Risma.
“Saya belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada Bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari,” kata Basarah.
Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri-lah yang memiliki hak untuk mengusulkan kadernya sebagai pengganti Mensos kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif Megawati.
“Urusan mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada Presiden menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju adalah wewenang dan hak prerogatif Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” tegasnya.