SALURKAN BLT DANA DESA DENGAN ADIL DAN TRANSPARAN

SALURKAN BLT DANA DESA DENGAN ADIL DAN TRANSPARAN

Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa beserta jajarannya dan juga masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program Bansos Tunai dan BLT Dana Desa sebagai salah satu program bantuan tanggap Covid-19.

DASAR HUKUM
-          UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
-          UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
-          UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
-          UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
-          PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
-          PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
-          PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN DESA
-          PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
-          SURAT EDARAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA
-          SURAT EDARAN KPK NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DAN DATA NON-DTKS DALAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KE MASYARAKAT

Pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi di Indonesia telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah telah mempersiapkan program bantuan sosial yakni program bantuan tanggap Covid-19 yang disebut JPS (Jaring Pengaman Sosial).

Presiden ingin agar penyaluran Bansos Tunai dan BLT Dana Desa dipercepat, dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai.

Di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah dilakukan agar mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli di tengah upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi perintah Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mempermudah prosedur dan terobosan-terobosan yang kreatif.

Bantuan yang turun ke masyarakat bukan satu macam, tetapi ada 7 (tujuh) macam bantuan yang secara jelas dan berbeda-beda, jadi pengelola, cara penyaluran dan waktu penyalurannya juga berbeda.

Ketujuh macam bantuan tersebut adalah :
1.       Program Keluarga Harapan (PKH);
2.       Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dulu disebut RASKIN atau RASTRA;
3.       Tambahan Sembako;
4.       Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial;
5.       Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi;
6.       Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten;
7.       Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk/.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, menjelaskan bahwa :

·        Pemerintah Desa wajib mengangarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DESA
·        Dana Desa diprioritaskan untuk BLT DESA
·        Besaran BLT DESA adalah:
-          Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat. dan,
-          Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
·        Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan April 2020.

Perlu diingat bahwa, satu keluarga hanya boleh menerima satu macam bantuan. Pelaksanaannya harus tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat. Serta besarnya nilai bantuan tunai yang di dapat telah ditentukan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bapak Juliari P. Batubara sebagai Menteri di Kementerian Sosial Republik Indonesia, menerangkan bahwa seluruh data yang ada di dinas sosial itu adalah data yang di dapat dari daerah, tidak ada pendataan dari Kemensos. Artinya, daerah yang paling tahu dari sekian yang masuk ke dalam data yang mereka kirimkan ke Kemensos itu, siapa yang miskin, rentan miskin, yang terdampak, terdampak sekali, tidak terlalu terdampak.

Melalui Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, KPK merekomendasikan lima hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran.

Pertama, kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.
Kedua, kalau penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.
Ketiga, untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK-nya dengan data Dinas Dukcapil setempat.

Keempat, kementerian/lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Yang kelima, KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera.

Melaui tulisan ini dan sesuai dengan arahan Presiden RI, saya sampaikan bahwa program-program ini penting bagi rakyat sehingga memberikan penekanan, sebagai berikut:

1.       Pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran, data juga dari kelompok penerima manfaat by name, by adress. Sehingga tepat dan akurat melibatkan Kepala Desa atau Lurah dan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat.
2.       Penyalurannya sesegera mungkin, tepat dan cepat, serta secara transparansi dan akuntabel.
3.       Mekanisme penyaluran jaring pengaman sosial ini dilakukan seefisien mungkin, gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit, dan menyulitkan masyarakat.


Demikian tulisan ini saya perbuat, dengan harapan program pelaksanaan penyaluran Bansos Tunai dan BLT Dana Desa dilakukan dengan adil dan transparan. Karena masyarakat aktif mengawasi, semoga tidak terjadi penyimpangan dalam program bantuan tanggap Covid-19 ini. Apabila Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa beserta jajarannya melakukan penyimpangan saat pelaksanaan dan/atau penyaluran Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bangga Indonesia
Bangnes Updated at:

BLT DESA KEPADA KELUARGA MISKIN ATAU TIDAK MAMPU DI DESA





Pemerintah telah mempersiapkan program bantuan tanggap Covid-19, yakni program bantuan sosial Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang wajib diberikan kepada masyarakat lapisan bawah atau disebut juga Keluarga Penerima Manfaat, dengan tujuan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli di tengah upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19.

Keluarga Penerima Manfaat BLT DESA adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, dan Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT DESA mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemeterian Sosial, yang mana seluruh data yang ada adalah data yang di dapat dari daerah, bukan merupakan pendataan dari Kemensos. Artinya, berdasarkan laporan dari daerah atau data dari daerah yang dikirimkan ke Kemensos.

Himbauan Untuk Pemerintah Daerah / Desa beserta jajarannya :

Dana Desa adalah hak masyarakat, jadi tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif yang tidak tertib di desa, termasuk adanya konflik kepentingan antar KADES dan BPD yang menyebabkan terhambatnya APBDes.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk/.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, menjelaskan bahwa :

·        Pemerintah Desa wajib mengangarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DESA
·        Dana Desa diprioritaskan untuk BLT DESA
·        Besaran BLT DESA adalah:
-          Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat. dan,
-          Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
·        Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan April 2020.


Himbauan Untuk Warga Masyarakat :
Laporkan segera jika ada kejanggalan-kejanggalan (seperti BLT dana desa kurang dari 600 ribu) di Lapangan, dan tidak tepat sasaran, dll.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri yang mengatakan “Korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,”  berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bangga Indonesia
Bangnes Updated at:

Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu Tangkap Pelaku Perampasan Smarthphone

Pada Awak Media AKP Sahrial Sirait, SH., MH., selaku Kapolsek Kualuh Hulu bahwa Unit yang dibawahi nya telah melakukan kegiatan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kualuh Hulu IPDA Y. Hendra Gultom, SH., MH., telah melakukan pengungkapan dan mengamankan seorang laki-laki bernama Jepri Hasibuan (27 Thn), pedagang, Alamat Lingk. III Kampung Toba, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labura.
Pengamanan terhadap Jepri tersebut kata Sahrial, “berdasarkan Laporan Polisi, Nomor : LP/55/RES.1.8/III/2020/SU/RES.LBH/SEK KL.HULU tentang tindak pidana pasal 365 KUHP, Tgl. 02 Maret 2020”.
Lanjut Kapolsek, “Pelapor/korban bernama Rudi Azwar (16 Thn), Islam, pelajar, alamat: LK. III wonosari, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh, Kab.Labura. Peristiwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Ahmad Doyan Kampung Toba, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labura. Kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)”. Ucapnya.
Lebih lanjut Sahrial menerangkan, “Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 22. 00 Wib korban bersama temannya dari kampung baru sedang jalan-jalan. Lalu ada dua orang laki-laki menyetop korban dan korban di bawa ke Kampung Toba, dan pelaku mengambil HP Oppo A5 dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Sembari mengancam korban dengan sebilah pisau, merasa telah dirugikan dan agar mendapat perlindungan hukum, korban datang ke Polsek Kualuh Hulu dan membuat laporan ke SPKT Polsek Kualuh Hulu tentang apa yang dialaminya.”
Tambahnya, “Kemudian Tekab Unit Reskrim mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku, dan pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib Kanit Reskrim Ipda Y. H. Gultom dan Tekab Reskrim menemukan petunjuk pelaku tersebut dan mendapat infomarsi bahwa pelaku sedang berada di Kampung Toba, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labura kemudian Tekab Reskrim langsung bergerak cepat dan mengamankan tersangka, dan dilakukan introgasi dan tersangka pun mengakui perbuatannya, selanjutnya tersangka diamankan ke mako Polsek Kualuh Hulu guna pengembangan tentang indikasi keterlibatan pelaku dalam perkara pidana lainnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu. Adapun barang bukti ialah (satu) unit kotak HP Oppo”.
Kata Kapolsek, “Pelaku diduga melanggar Pasal 365 KUHP”.
Atas peristiwa ini, Sahrial mengingat kan kepada warga, “agar berhati-hati saat berada diluar rumah atau sedang berada di jalanan. Sebaiknya tidak usah keluar rumah kalau tidak ada hal perlu dan mendesak. Sebab saat ini pemerintah dan kita semua sedang menghadapi Pandemi Corona Virus Covid-19”. Imbuhnya.(Portal.labura.net)

Bangga Indonesia
Bangnes Updated at:

Tim Tekab Kualuh Hulu Ringkus Pelaku Penganiayaan

Tekab Reskrim Polsek Kualuh Hulu yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kualuh Hulu Ipda Yuna H Gultom mengamankan Her Lubis (37), Senin (4/5/2020) sekira pukul 13.00 di Lingkungan III Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labura.Pelaku yang tak memiliki pekerjaan tetap itu diamankan usai melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya terhadap Fitriani br Lubis (31). Kini, pelaku dijebloskan ke dalam sel tahanan dan dikenakan Pasal 351 KUHP.
Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Sahrial Sirait menjelaskan, pelaku diamankan tim usai menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/118/IV/ RES. 1.6/2020/SU/RES.LBH/ SEK KL.HULU tentang tindak pidana tanggal 25 April 2020.
Kapolsek menuturkan, pada Sabtu (25/4/2020) sekira pukul 19.00, piket Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu menerima laporan kejadian dari korban tentang penganiayaan yang dialaminya.
“Kemudian Tekab Reskrim pada Senin (4/5/2020) sekira pukul 13.00 mendapat infomarsi bahwa tersangka Her sedang berada di rumahnya. Saat itu juga petugas langsung bergerak cepat dan mengamankan tersangka,” ujarnya.
Dari interogasi yang dilakukan, tersangka pun mengakui perbuatannya dan selanjutnya diamankan ke Mako Polsek Kualuh Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.(Portal.labura.net)

Bangga Indonesia
Bangnes Updated at:

Terima Bantuan Alkes dan Bahan Makanan, Gubernur Apresiasi Bantuan Masyarakat

 
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang sudah masuk hingga saat ini di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (4/5).
Menurutnya bantuan tersebut akan sangat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. “Terima kasih atas semua donatur yang sudah memberikan bantuannya. Bantuan ini tentunya dapat meringankan beban masyarakat kita,” kata Gubernur.
Dikatakannya, bantuan tersebut merupakan kontribusi masyarakat langsung dalam menangani dampak Covid-19. Sebab pandemi Covid-19 tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, perlu gotong royong dalam menghadapinya.
“Inilah yang diperlukan, sikap gotong royong kita dalam membantu sesama di masa Covid-19 ini,” kata Edy Rahmayadi yang juga sebagai Ketua GTPP Covid-19.
Hari ini Gubernur menerima bantuan dari berbagai kelompok masyarakat, di antaranya Asosiasi Provinsi Persaudaraan Guangdong menyerahkan bantuan masker 20.000 buah dan thermometer gun sebanyak 48 unit. Selanjutnya PT Tesla Kighting Internasional menyerahkan masker sebanyak 40.000 buah. Serta PT Charoen Pokhand Jaya Farm menyerahkan bantuan tegur ayam sebanyak 50.000 butir.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan langsung bantuan sembako kepada kalangan wartawan. Bantuan 75 paket bahan pokok tersebut merupakan bantuan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia dan grup mediasumutku.com. Paket tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, teh celup dan mi instan.
Ketua DPD REI Indonesia Andi Atmoko Panggabean mengharapkan bantuan tersebut dapat memberikan semangat kepada wartawan yang bekerja di tengah pandemi. Diharapkan juga masyarakat lain bisa ikut bergotong royong memberikan bantuan.
“Semoga ini bisa memberikan semangat kepada kawan-kawan media untuk terus meliput berita dan memberikan pencerahan kepada masyarakat,” kata Andi.**
(Portal.labura.net)

Bangga Indonesia
Bangnes Updated at:

Bantuan Sembako Senilai Rp300 M Disalurkan untuk 1,3 Juta KK di Sumut

 Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK), yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.
Hal itu terungkap dalam rapat jarak jauh menggunakan video conference yang digelar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama para Bupati dan Walikota se-Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (4/5).
Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Untuk jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam rapat tersebut.
“Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta Bupati dan Walikota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini,” ucap Edy Rahmayadi saat memimpin rapat.
Edy menjelaskan bahwa ia sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Sumut. Pemerintah Pusat telah mengizinkan Pemprov untuk mengambil berbagai langkah guna mempercepat penyalurannya.
“Ada instruksi dari pusat bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para Bupati/Walikota secara arif untuk melakukan persaman data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut,” katanya.
Atas dasar itu, Edy memerintahkan Bupati dan Walikota untuk segara menyampaikan rekening pemerintah daerah (Pemda) ke Pemprov agar dana bantuan itu segera dikirim, kecuali bagi kabupaten/kota yang ingin dikirim berupa paket bantuan sembako yang sudah dikemas.
Beberapa daerah yang meminta kiriman dalam bentuk barang adalah Kabupaten Batubara dan Tapanuli Tengah (Tapteng), sedangkan daerah lainnya meminta kiriman dalam bentuk transfer dana.
Selain itu, Gubernur juga menekankan beberapa hal dalam penanganan Covid-19 kepada para bupati dan walikota, antara lain tentang kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan. Untuk bidang kesehatan, Edy Rahmayadi meminta antisipasi Pemkab/Pemko untuk menangani penyebaran serta persiapan RS rujukan.
Dikatakannya, ke depan Pemprov Sumut akan menambah APD dan rapid test di setiap puskesmas. “Besok juga akan datang ventilator yang akan ditempatkan di mobil ambulan sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban,” katanya.
Kemudian Gubernur juga akan memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan di Sumut yang terkena dampak Covid-19. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi perusahaan yang tutup dan menghindari PHK.
Dalam sesi diskusi tersebut, seluruh bupati dan walikota mendukung kebijakan disampaikan Edy Rahmayadi. Bupati dan walikota juga menyatakan telah merefocusing anggaran dalam pemberian bantuan ke masyarakat. Di antaranya Walikota Binjai Muhammad Idaham dalam kesempatan itu menyatakan bahwa bantuan ini harus segara dilaksanakan. Pemko Binjai sendiri menurutnya telah dua kali melakukan bantuan untuk masyarakat Binjai.
“Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DKTS yang harus dibantu segera, karena tidak pun karena corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak,” ucap Idaham.
Sementara Bupati Batubara Zahir menyampaikan bahwa masih ada warga Sumut dan daerah lainnya, yang tertahan di luar negeri sebagai TKI yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang. Dikawatirkan mereka akan pulang ke Sumut melalui Batubara yang diketahui memiliki banyak “jalur tikus” atau tidak resmi dari laut. Untuk itu, Zahir meminta bantuan Pemprov Sumut dalam mengatasi hal ini, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Batubara.**
(Portal.labura.net)

Bangga Indonesia
Bangnes Updated at:

 
back to top