Kabinet yang diberi nama "Kabinet Surabaya Berkah" sebagai padanan lokal dari "Kabinet Merah Putih" di tingkat nasional. Yang didasarkan pada simbol semangat perubahan birokrasi yang pro rakyat.
Susunan kabinet tersebut juga akan diisi para penjabat dari hasil seleksi secara ketat yang dilakukan pada lelang jabatan di bulan Februari-Maret lalu.
“Saya mencari orang yang berani, memiliki komitmen dalam menjalankan aturan, inovatif, dan humanis,” Ucap Eri, Rabu (16/4/2025).
Eri menerangkan, Kabinet Surabaya Berkah sekaligus sebagai refleksi keseriusan Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan.
“Pemkot Surabaya kita akan menamakan mereka Kabinet Surabaya Berkah. Kita akan awasi kinerja mereka bersama-sama," Terang Eri
Eri merinci, masing-masing dinas memiliki target yang tak mudah. Hal ini berdasarkan komitmen yang disampaikan saat pemaparan pada seleksi lalu. Masing-masing komitmen terukur sehingga bisa dievaluasi secara berkala.
Misalnya bidang infrastruktur, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) ditarget ikut menangani banjir. Titik banjir ditargetkan berkurang secara drastis tiap tahunnya.
Pada 2025 misalnya, sebanyak 38 titik harus dihilangkan dari total 142 titik genangan di Surabaya.
"Saat menyelesaikan permasalahan titik banjir, para calon (Kepala Dinas) harus mampu menyebutkan secara spesifik penurunan jumlah titik banjir, dari angka berapa menjadi berapa,” katanya.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditargetkan dapat mengurangi sekitar 20 persen sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo. Melalui program pemberdayaan masyarakat, sampah di hulu bisa dikelola secara mandiri melalui penambahan bank sampah dan teknologi lainnya.
"Dengan volume sampah mencapai 1.600 ton per hari, komitmen yang diharapkan harus terukur. Misalnya target penurunan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi 1.300 ton," kata Cak Eri.
Pada sektor transportasi dan perhubungan, Wali Kota Eri melihat potensi besar yang belum tergarap secara optimal. Misalnya, sektor parkir. Padahal, sektor ini bisa memberikannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saat ini ada berapa titik parkir? Jika target PAD dari sektor parkir ditetapkan sekian, maka penambahan titik parkir baru harus disertai kajian yang komprehensif,” kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.
Peningkatan pendapatan daerah juga menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya. Untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut, dinas akan melakukan pengawasan melalui digital. Misalnya dalam sistem pajak parkir, pengawasan bisa diterapkan melalui inovasi teknologi seperti penggunaan kamera pengawas atau alat parkir elektronik.
"Sehingga, potensi pendapatan dapat terpantau secara akurat,” sarannya.
Selain pencapaian target, jajaran pejabat juga harus mengedepankan integritas dan keberanian dalam pelayanan publik. Pada kontrak kinerja yang ditandatangani, konsekuensi gagal dalam pencapaian target dapat berujung pengunduran diri.
“Gagasan dan komitmen yang telah ditetapkan akan tetap menjadi acuan, meskipun terjadi pergantian Kepala PD. Penggantinya wajib melanjutkan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transparansi publik, hasil kesepakatan komitmen kinerja Kepala PD ini nantinya akan disampaikan kepada media. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan partisipatif dari warga Surabaya. (SS)
